REDD+ Jalan Masuk Ekonomi Hijau

Back to Home

JAKARTA, KOMPAS — La­poran baru International Re­source Panel memberikan jalan masuk REDD+ sebagai bagian dari pendekatan ekonomi hijau. Program penurunan emisi lewat deforestasi dan degradasi hutan itu memberikan peluang negara-negara pemilik hutan memilih jalur pembangunan berkelanjut­an melalui konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan lestari.

Hutan menopang 1,6 miliar orang, sedangkan nilai jasa eko­sistem hutan tropis senilai 6.120 dollar AS per hektar per tahun. Namun, deforestasi berupa hi­langnya hutan-hutan tropis ma­sih terus terjadi yang pada pe­riode 2000-2010 mencapai 13 juta hektar per tahun (data FAO).

“Hutan tropis menyerap se­tengah jumlah karbon di atmos­fer. Namun, tak hanya itu, hutan juga sumber kehidupan manusia,” kata Jeff MeNeely, anggota International Resourees Panel (IRP) yang juga penulis utama laporan “Membangun Modal Alam: Bagaimana REDD+ dapat Mendukung Ekonomi Hijau”, Jumat (21/3), di Jakarta.

Peluncuran laporan atas spon­sor Program PBB untuk Ling­kungan (UNEP) itu menghadir­kan penanggap Peter Holmgren (Direktur Jenderal Lembaga In­ternasional Penelitian Kehutan­an/CIFOR), Emil Salim (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden), dan Kuntoro Mangkusubroto (Kepala Unit Kerja Presiden bi­dang Pengawasan dan Pengen­dalian Pembangunan/UKP4).

McNeely mengatakan, penda­naan global persiapan pelaksa­naan REDD+ tahun 2010-2012 sekitar 1 miliar dollar AS. Di Indonesia, proses pendanaan persiapan REDD+ dilakukan Norwegia sekitar 30 juta dollar AS dari komitmen 1 miliar dollar AS hingga pelaksanaannya.

Pada tahap pembayaran REDD+ diperkirakan butuh in­vestasi 30 juta dollar AS per tahun. Itu untuk pembayaran berbasis kinerja REDD+ mulai 2020 dan seterusnya. Kebutuhan pembiayaan ini tantangan ter­besar bagi REDD+.

Selain menyerukan potensi peran swasta dan investasi publik sebagai dukungan terhadap REDD+, pendanaan juga diusulkan lewat sumber-sumber keuangan negara yang menyubsidi di bahan bakar fosil. “Mengalihkan subsidi ini salah satu solusi pendanaan REDD+,” ujarnya.

Sementara itu, Emil Salim mengatakan, REDD+ merupakan era baru pembangunan ekonomi hijau. Dibutuhkan kreativitas, pembenahan regulasi, dan du­kungan kebijakan fiskal.

Menurut Kuntoro, perjalanan REDD+ di Indonesia tak periu menunggu kesiapan global. REDD+ turut membenahi isu dan kebijakan pemerintah di sek­tor kehutanan dan sektor lain. “Ekonomi eksploitasi seharusnya berakhir,” ujarnya. (ICI1)

 

Sumber Edisi Cetak Media Kompas

Tanggal 24 Maret 2014