Properti di Bawah Rp 10 Miliar Bebas PPnBM

Back to Home

JAKARTA – Setelah menuai sejumlah kontroversi soal batasan harga properti yang terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan mengenakannya hanya untuk properti berharga di atas Rp 10 miliar. Keputusan ini merupakan langkah lanjutan dari paket kebijakan ekonomi yang berbicara soal insentif di sektor properti.

“Jadi (properti) Rp 10 miliar ke atas baru kena PPnBM. Jadi, sudah clear, tegas, dan tidak ada lagi spekulasi angka Rp 2 miliar atau Rp 5 miliar,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (17/9).

Menurutnya, batasan harga tersebut ditentukan sebagai insentif sehingga sektor properti dapat lebih berkembang. Bambang pun menjanjikan beleid yang akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 106/ PMK.010/2015, akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Konfirmasi dari Bambang tersebut seolah menepis kabar yang sebelumnya menyebutkan, properti dengan harga di atas Rp 2 mikiar akan dikenakan PPnBM. “Jadi, nggak ada yang bilang properti apartemen Rp 2 miliar dikenakan pajak. Nanti peraturannya kami revisi, Rp 10 miliar baru dikenakan PPnBM 20 persen,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan akan menurunkan batasan harga jual properti yang terkena PPnBM. Properti yang dikenakan kemudian tak lagi berdasarkan luas tertentu, tapi batasan harga jual yang kena pungutan pajak adalah properti dengan harga mulai Rp 2 miliar. Saat ini, sesuai PMK yang sama, batasan harga hunian yang terkena pajak penghasilan (PPh) final 5 persen, pajak pendapatan (PPn) 10 persen, dan PPnBM 20 persen ialah Rp 5 miliar.

Sebelumnya, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Eddy Hussy mengatakan, wacana penurunan batasan itu sangat bertentangan dengan paket kebijakan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. “Kami sangat mengapresiasi pemerintah menjadikan industri properti sebagai salah satu lokomotif perekonomian dalam paket deregulasi ekonomi. Namun, wacana prematur soal PPnBM bisa meresahkan pasar,” tuturnya.

Menurutnya, jika properti seharga di atas Rp 2 miliar sudah dikenai PPnBM, sektor properti akan terbebani pajak penjualan 45 persen. Perinciannya, PPn 10 persen, PPh 5 persen, PPnBM 20 persen, pajak sangat mewah 5 persen, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen. “Belum lagi pajak yang harus ditanggung pengembang sebelumnya, misalnya pajak kontraktor (PPn dan PPh), akuisisi lahan, sertifikat induk, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia memprediksi, jika rumah seharga Rp 2 miliar terkena PPnBM, konsumen akan menahan diri untuk membeli properti. “Penjualan properti oleh pengembang terhambat. Ini berpotensi mengganggu sektor industri lainnya, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung,” katanya.

Apabila pelemahan terus berlanjut, dikhawatirkan berdampak terhadap sektor industri lainnya. Itu termasuk di dalamnya industri perbankan selaku sektor penunjang industri properti nasional, serta mengurangi penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, dengan sejumlah pertimbangan, pemerintah telah memutuskan tidak akan menurunkan batas pengenaan PPnBM untuk properti. Darmin mengungkapkan, pemerintah sengaja tidak jadi menurunkan batas pengenaan PPnBM untuk properti. Hal tersebut guna menjaga pertumbuhan perkembangan industri properti.

(Faisal Rachman)

Sinar Harapan | Jum’at, 18 September 2015 | Hal. 14