PPh Penjualan Barang Sangat Mewah Akan Direvisi

Back to Home

Bisnis Indonesia

Selasa, 16 Juni 2015

Hal. 4

 

JAKARTA – Meskipun belum genap satu bulan ditetapkan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah akan direvisi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan revisi yang dilakukan terkait dengan ketentuan harga jual yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 sebesar 5% hanya kas keras, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

“Sudah dibetulkan. Pokoknya Rp5 miliar itu hard cash saja,” ujarnya singkat, Senin (15/6). Dalam pasal 2 beleid yang ditetapkan pada 20 Mei 2015 dan berlaku per 30 Mei 2015 ini disebutkan harga jual lebih dari Rp5 miliar untuk rumah beserta tanahnya serta apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang tergolong sangat mewah merupakan harga dasar yakni harga tunai atau kas keras termasuk PPN dan PPnBM.

Dengan ketentuan yang di atur sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015 itu, selain memberi sinyal patokan batasan pengenaan PPnBM (secara nilai), dasar harga hunian (kas keras/sebelum kena pajak) yang kena pungutan PPh pasal 22 jadi turun di bawah Rp5 miliar. Jika dihitung, bisa mencapai Rp3,8 miliar.

Ketentuan ini sontak menimbulkan reaksi dari beberapa pengusaha properti. Ketika dikonfirmasi Bisnis, hampir semuanya tidak mau memberikan pernyataan resmi yang bisa diungkapkan ke publik untuk menanggapi ketentuan ini.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai perumusan aturan teknis seharusnya didasarkan pada kondisi dan pertimbangan objektif sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, keadilan dan fairness.

Peraturan yang dikeluarkan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang dan komprehensif, sambungnya, dikhawatirkan menggerus kredibilitas DJP, di tengah upaya membangun kepercayaan (trust).

“Jika ini benar terjadi, Dirjen Pajak sebaiknya melalukan evaluasi menyeluruh terhadap tim yg membawahi perumusan ketentuan teknis,” ujarnya. (Kumiawan a. Wicaksono)