Polemik PPnBM Properti Berakhir

Back to Home

JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengubah ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas properti. Beleid baru menyebutkan, batasan pengenaan PPnBM untuk hunian rumah dan apartemen berdasarkan nilai, masing-masing Rp 20 miliar dan Rp 10 miliar.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda menyampaikan, dengan aturan anyar ini, pengenaan PPnBM yang selama ini menjadi polemik di properti sementara telah usai. Perubahan aturan mengenai PPnBM yang dulunya berdasarkan batasan luas kini menjadi batasan harga. Keputusan ini tak terlepas dari masukan dari pelaku usaha perumahan.

“Secara umum kami menilai, yang telah dilakukan pemerintah harus diapresiasi karena mendengarkan aspirasi dari pasar,” ujarnya, Minggu (29/11).

Sebelumnya, pengenaan PPnBM ditetapkan 20 persen untuk rumah mewah dengan luas bangunan minimal 350 meter persegi. Hal ini juga berlaku bagi apartemen atau kondominium dan town house berstatus strata title (hak milik) dengan luas bangunan 150 meter persegi atau lebih.

Sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 206/ PMK.0101/2015 yang baru, batasan yang dipakai adalah harga jual. Untuk rumah dan town house dari jenis non hak milik dengan harga jual Rp 20 miliar atau lebih, dan apartemen, kondominium, town house dengan strata title dengan batasan Rp 10 miliar atau lebih, tarif pajak tetap sama, yakni 20 persen.

Hal ini sejalan dengan kritik dari IPW, beberapa waktu lalu, yakni berdasarkan alasan yang ada, seharusnya batasan harga yang dipakai lebih dari Rp 15 miliar. “Dengan aturan ini, properti harga Rp 5 miliar tidak terkena dua pajak, PPh 22 dan PPnBM, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak,” ucapnya.

Stimulus Pelaku Usaha

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Mekar Satria Utama mengatakan, nilai atau harga yang menjadi patokan lebih mencerminkan mewah atau tidaknya rumah dan apartemen ketimbang lewat batasan luasan. “Rumah atau apartemen yang tidak terlalu luas, tetapi di daerah yang strategis, otomatis harganya lebih mahal dibandingkan dengan di wilayah lain, tetapi lebih luas,” ucapnya.

Dalam beleid yang diundangkan pada 20 November 2015 dan berlaku 14 hari setelahnya itu disebutkan, kelompok hunian mewah yang dikenai tarif PPnBM sebesar 20 persen, yakni rumah dan town house dari jenis non hak milik dengan harga jual Rp 20 miliar atau lebih, sedangkan kedua adalah apartemen, kondominium, town house dari jenis hak milik dan sejenisnya dengan harga jual Rp 10 miliar atau lebih.

Pengenaan pajak berdasarkan besaran harga, ia melanjutkan, ditetapkan setelah ada dialog menteri keuangan (menkeu) dengan pengusaha properti belum lama ini. Menurutnya, selain fokus pada sisi penerimaan pajak, pemerintah menginginkan stimulus untuk pelaku usaha. ,

Menurut riset pengusaha properti, permintaan masyarakat pada rumah Rp 10-20 miliar dan apartemen di atas Rp 5-10 miliar cukup tinggi. Namun, selama ini pengembang tidak berani membangun karena takut harga menjadi terlalu mahal dan tidak laku karena ada PPnBM.

Batasan dengan harga ini juga disusun dengan menyesuaikan rencana pembukaan keran kepemilikan properti bagi warga negara asing yang juga masuk dalam paket kebijakan ekonomi. Hingga saat ini, kepemilikan asing masih dibuka hanya untuk apartemen.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai, batasan PPnBM Rp 10 miliar dan Rp 20 miliar itu cukup positif di tengah kondisi pasar properti yang saat ini masih lesu. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi insentif pengembang guna membangun properti kelas menengah dan menjadi insentif bagi konsumen agar bisa membeli properti hunian dengan harga lebih terjangkau.

Namun, supaya harmonis dan konsisten, ia menyarankan, sebaiknya PPh 22 atas barang sangat mewah juga disesuaikan dengan batasan PPnBM ini. Ia pun mewanti-wanti otoritas untuk berhati-hati mengeluarkan kebijakan.

“Jangan sampai kebijakan yang baru terbit justru direvisi kembali. Jangan hanya reaktif pada gejala tanpa didahului riset,” ujarnya. (Faisal Rachman)

Sinar Harapan | Senin, 30 November 2015 | Hal. 5