Pengembang Butuh Batasan Harga Terendah

Back to Home

TANGERANG — Pengembang properti Sinar Mas Land menilai pembukaan keran kepemilikan properti oleh warga negara asing perlu disertai ketentuan terkait harga jual terendah.

CEO Strategic Development & Services Sinar Mas Land (SML) Ishak Chandra menilai batas minimal harga properti yang bisa dimiliki seorang WNA, misalnya Rp5 miliar seperti diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dapat jadi salah satu opsi tepat.

“Semua kebijakan untuk membatasi kepemilikan properti oleh asing itu kan jangan sampai orang asing membuat pasar properti kita jadi kacau,” katanya kepada Bisnis usai grand opening gedung Indonesia Convention Exhibition BSD City, di Tangerang Selatan, Selasa (28/7).

Tanpa regulasi yang mengatur soal harga terendah, warga negara asing (WNA) jadi lebih leluasa untuk memiliki properti di Tanah Air. Apabila tidak dibatasi, misalnya seharga Rp5 miliar, pembelian oleh orang asing untuk produk properti Rpl miliar atau kurang dari itu beipotensi membludak.

Lambat laun, pasar properti kelas menengah ke bawah bisa didominasi WNA. Kondisi ini dapat merugikan konsumen lokal karena peluang pemilikan properti oleh warga negara . Indonesia bisa menciut. Oleh karena itu, katanya, sebaiknya diperketat segmen yang bisa dimiliki orang asing.

Secara umum, Ishak mengaku pihaknya tak bisa menyatakan sikap terhadap isu kepemilikan properti oleh WNA, mendukung atau sebaliknya.

SML enggan mengutarakan harapannya terhadap topik ini sebelum ada kepastian dari regulator.

“Pemerintah harus putuskan kebijakan yang jelas dulu, mau perpanjang jangka waktu hak pakai atau ubah aturan soal hak guna bangunan. Kami menunggu ini,” ujar Ishak.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus mengebut finalisasi draf peraturan menteri (permen) soal pemilikan properti oleh WNA tersebut. Draf dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan ditargetkan rampung sebelum penghujung 2015.

Kementerian Agraria menyarankan agar kesempatan orang asing memiliki rumah atau apartemen tidak dibatasi pada kisaran harga tertentu. Akan tetapi, WNA yang mau membeli properti di Tanah Air wajib memiliki izin tinggal dari pemerintah. Mereka juga dipastikan tak boleh membeli rumah subsidi.

Ishak menilai saat ini belum ada kejelasan opsi yang akan ditempuh pemerintah. Ada dua opsi untuk mengontrol keran kepemilikan properti oleh WNA, melalui perpanjangan masa berlaku hak pakai atau perubahan syarat kepemilikan hak guna bangunan (HGB).

“Kalau hak pakai mau diperpanjang, berapa lamanya kami tidak mengerti. Kalau alternatif kedua soal HGB, kalau jadinya WNA bisa memiliki atas HGB ini akan repot karena harus ubah undang-undang agraria,” katanya.

Sembari mengontrol perkembangan kepemilikan rumah oleh WNA, WNI tetap perlu diberi insentif. (Dini Harlyantl)

Bisnis Indonesia | Rabu, 29 Juli 2015 | Hal. 9