Pemprov DKI Tunda Kaji Giant Sea Wall

Back to Home

JAKARTA—Rencana Pemprov DKI Jakarta membuat kajian tanggul laut raksasa atau giant sea wall terpaksa ditunda me­nyusul sulitnya menormalisasi sungai di Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menga­takan kajian giant sea wall se­jauh ini belum terlalu matang. Namun, dia menargetkan dalam 2 tahun ke depan normalisasi sungai bisa selesai.

“Kajian belum terlalu matang. Kami minta waktu 2 tahun ini normalisasi waduk dan sungai harus kita beresin. Tapi mau beresin ini harus siapkan rusun, dan masalahnya di rusun ini,” ujarnya di balaikota, kamis (20/6).

Firdaus Ali, peneliti Indonesian Water Institute, menilai sampah menjadi masalah besar karena mencemari sungai di Jakarta.

Minimnya ruang tempat pem­buangan akhir (TPA) juga menjadi kendala. Bantargebang yang selama ini dijadikan TPA oleh Pemprov DKI pun tidak bisa di­kelola karena tanah tersebut milik Pemda Bekasi, Jawa barat.

 

BANGUN RUSUN

Dalam perkembangan lain, Pemprov DKI ngebut untuk mendirikan rusun yang akan dibangun oleh para pengem­bang. Nantinya rusun tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal warga miskin yang sela­ma ini tinggal di bantaran sungai dan waduk.

Kemarin, Kamis (20/6), Ahok meresmikan peletakan batu per­tama atau ground breaking ru­mah susun sederhana sewa (ru­sunawa) Daan Mogot dan Muara Baru.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jonathan Pasodung mengatakan proses pembangunan rusunawa di Muara Baru sudah dimulai dan kini di Daan Mogot menyu­sul.

Dia menuturkan rusunawa Daan Mogot dibangun di atas la­han 17,3 hektare, di mana bisa dibuat delapan blok dengan satu blok terdiri dari 100 unit. Adapun di rusunawa Muara Baru, seba­nyak delapan blok akan dibangun di atas lahan seluas 3,3 ha. Na­mun, jumlah huniannya hanya 640 unit. (Mahmudi Restyanto)

 

Sumber: Bisnis Indonesia – hal.9 – tanggal 21 Juni 2013

Judul    : Pemprov DKI tunda Kaji Giant Sea Wall