Pemprov DKI Kebut Bangun Giant Sea Wall Tahun Depan

Back to Home

70720_01054022122013_Giant-Sea-WallRMOL. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mempercepat pembangunan proyek giant sea wall (GSW) dan reklamasi pantai di kawasan Jakarta Utara. Diklaim mampu mengatasi banjir akibat rob hingga 1000 tahun.

Menurut Gubenur DKI Ja­karta Joko Widodo, pelak­sanaan pem­bangunan harus dipercepat. Pembangunan harus bertepatan de­ngan musim panas agar penye­lesaian konstruksinya berkualitas bagus. “Saat ini kita sudah kejar-kejaran dengan level air laut yang semakin tinggi. Air tanah di sana setiap tahun turun terus,” ujarnya.

Ide pembangunan tanggul raksasa yang muncul di masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo ini dibangun untuk me­nang­gulangi banjir, khususnya di sisi utara Jakarta, hingga 1.000 ta­hun ke depan. Tanggul ini juga di­fungsikan agar mencegah terjadinya banjir rob yang lebih be­sar serta sebagai sumber air ber­sih. Selain Pemprov DKI Ja­karta, pembangunan GSW akan melibatkan berbagai instansi ter­kait, seperti Kementerian Pe­ker­jaan Umum (PU) dan Badan Pe­rencanaan Pembangunan Na­sional (Bappenas).

Dalam perencanaannya, Fauzi Bowo pernah melibatkan Peme­rin­tah Belanda dalam peran­ca­ngan proyek tersebut. Pertim­bangannya, Negeri Kincir Angin ini dianggap ber­pengalaman dalam membuat ben­dungan. Rencananya, ada jalan melingkar serta pusat per­tumbuhan ekonomi baru di atas tanggul. Sebelum ancaman rob terjadi di seluruh pantai Utara Jawa, proyek ini harus  selesai.

Dikatakan pria yang disapa Jokowi ini, pembangunan kawa­san baru ini akan sangat baik. Ka­rena semua dimulai dari awal, se­hingga utilitas bisa diatur se­demikian rupa dengan pembuatan ducting (sa­luran). “Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah ta­nah. Jadi kota efisien, karena di­lengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, dekat se­mua,” ucapnya.

Selain itu, sambung bekas Wa­likota Solo ini, nantinya 5 persen dari luas lahan perluasan atau sekitar 250 hektar wajib diserah­kan kepada Pemprov DKI Ja­karta. Lahan tersebut akan di­gunakan untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi nelayan yang berada di kawasan tersebut.

“Studi untuk pembangunan ini rampung tahun depan. Studi yang dilakukan untuk mengetahui, bahwa reklamasi pantai tidak me­ngganggu serta merusak ling­kungan, tapi juga memberi man­faat bagi masyarakat,” jelasnya.

Dengan pembangunan GSW dan reklamasi pantai ini, tidak hanya menambah lahan di ibu kota, tetapi juga bisa mengurangi banjir akibat rob. Selain itu juga untuk penyediaan air bersih, karena selama ini air baku Jakarta masih sangat tergantung dari Waduk Jatiluhur. “Selain mengu­rangi banjir, ada waduk air baku. Jadi bisa semakin dekat, biaya operasional menurun,” ucapnya.

Jokowi menuturkan, selama proyek giant sea wall belum berjalan, Pemprov DKI dalam waktu dekat membangun pabrik penjernihan air di Curug, Kara­wang, Jawa Barat. “Proyek ini merupakan solusi jangka pendek memenuhi kebutuhan air bersih Jakarta, sementara solusi jangka panjang adalah membangun tanggul raksasa,” terang Jokowi.

Sebelumnya Direktur Jenderal Sumber Daya Alam dan Mineral Kementerian Pekerjaan Umum, Muhammad Hasan juga memas­tikan, pembangunan tanggul raksasa di pantai Utara Jakarta akan mulai dilakukan pada 2014. Meski demikian, masih ada kendala dalam pembangunannya. “Insya Allah tanggul laut itu tahap pertamanya kita akan groundbreaking pertengahan tahun depan,” ungkapnya.

Ongkos Nguruk Tanahnya Rp 6 Juta Per Meter

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memprediksi, nilai investasi proyek pemba­ngunan tanggul raksasa (giant sea wall) dan reklamasi pantai di pesisir Utara Jakarta, mencapai nilai yang fantastis hingga lebih dari Rp 300 triliun. Meski begitu, dia mengaku, saat ini sudah ba­nyak pihak investor yang me­ngantri untuk menggarap megaproyek tersebut.

Meng­ingat besarnya nilai investasi untuk mem­bangun proyek tersebut, Jokowi berjanji akan mem­buka lebar investor untuk ikut serta membangun. Banyaknya in­vestor yang antri dalam mega­proyek ini, lantaran mereka yakin akan memperoleh keuntungan besar dari proyek warisan Fauzi Bowo tersebut.

“Coba dihitung, untuk nguruk pantai atau laut itu paling habis Rp 4 hingga 6 juta per meter. Tanya saja dijual berapa sama mereka. Kenapa mereka antri, karena mereka tahu untungnya,” cetus Jokowi.

Diungkapkan bekas Walikota Solo ini, pihaknya menargetkan proyek pembangunan ini akan rampung dalam 10 tahun. Para investor yang tertarik proyek ini nantinya tetap akan diseleksi. Sebab, dirinya juga ingin me­mastikan investor memiliki pendanaan yang cukup.

“Saat ini kota-kota di negara lain juga telah memiliki kota baru seperti yang akan dibangun di utara Jakarta ini nantinya. Na­mun Jakarta menurutnya bukan mencontek, melainkan belajar dan akan lebih baik dari yang sudah ada. Yang kita punya lebih baik dari mereka,” kata politisi PDIP ini.

Selain itu, dari 5.100 hektar lahan baru yang akan dibuat, hanya 45 persen saja yang boleh dijual. Sementara 55 persen di antaranya harus digunakan untuk infrastruktur, ruang terbuka hijau (RTH), waduk air baik, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum). “Kita tidak keluar uang, tapi kita dapat 250 hektar atau 5 persen dari lahan baru,” imbuhnya.

Rencana reklamasi pantai ini juga mendapat perhatian dari Komisi IV DPR. Bahkan terce­tus wacana, nantinya kawasan baru seluas 5.100 hektar itu bisa dija­dikan lokasi pusat peme­rinta­han baru di ibu kota. Saat ini untuk pembangunan rekla­masi pantai yang juga satu paket dengan giant sea wall masih dalam tahap kajian.

Jokowi mengatakan, bisa saja pusat pemerintahan dipindah ke lahan baru tersebut. Namun, tetap saja pemerintah pusat harus membeli lahan, karena reklamasi pantai dilakukan oleh pihak swasta. “Tadi kan saya hanya menyampaikan ada lahan baru 5.100 hektar. Kalau pemerintah pusat memiliki keputusan politik, bisa memin­dahkan pusat pe­me­rintahan tapi harus beli,” ujarnya.

Rencana penggunaan lahan reklamasi untuk pemindahan ibu kota ini sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Jazilun. Karena beberapa waktu lalu santer terdengar rencana pemindahan ibu kota. “Kalau ibu kota mau dipin­dahkan kenapa harus dikem­bangkan wilayahnya, apa ada ren­cana pemindahan ibu kota ke la­han reklamasi?” tanyanya. ***

 

Sumber : http://m.rmol.co/news.php?id=137351