Pembelian oleh Ekspatriat Bakal Marak

Back to Home

BEKASI — Pengembang asal Jepang menilai pembukaan kepemilikan properti untuk warga negara asing akan memberikan dampak positif terhadap penjualan unit, terutama bagi ekspatriat yang tinggal di Indonesia.

► Infrastruktur di Indonesia masih belum memadai standar pasar mancanegara.

► Pasar ekspatriat yang potensial dari negara-negara di Asia, seperti Jepang dan Korsel.

Presiden Direktur PT Tokyu Land Indonesia Shinya Miwa mengatakan pembelian unit properti oleh warga negara asing WNA akan marak jika pemerintah membuka keran kepemilikan properti bagi WNA.

“Kami memang belum mengerti aturannya akan seperti apa, tapi kalau memang ada kesempatan, itu akan sangat baik,” ungkapnya kepada Bisnis selepas peluncuran proyek perumahan Sakura Regency 3 di Bekasi, Rabu (5/8).

Dia menambahkan perusahaan yang telah melebarkan sayap bisnis ke Indonesia sejak 1975 itu bisa mengakomodasi kebutuhan hunian bagi WNA. Pasalnya, Tokyu Land berfokus mengembangkan hunian untuk segmen menengah ke atas yang eksklusif.

Beberapa portofolio yang telah dikembangkan Tokyu Land antara lain kondominium Setiabudi Skygarder dan Hotel Re-sidence Axia South Cikarang.

Secara khusus, jika rencana pemerintah membuka keran kepemilikan properti oleh WNA terealisasi, Tokyu Land akan mengincar kalangan ekspatriat Jepang sebagai target pasar.

Data Kementerian Tenaga Kerja & Tbansmigrasi menunjukkan, pada tahun lalu jumlah pekerja asal Jepang di Indonesia mencapai 10.838 orang dari total pekerja asing yang mencapai 103.250 orang.

Menurut Miwa, kepemilikan properti oleh WNA juga akan membuat pembangunan unit hunian mewah menjadi semarak. Alhasil, pembangunan proyek akan membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat Indonesia.

Adapun, regulasi di Jepang memungkinkan WNA memiliki unit properti. Negeri Sakura itu tidak memiliki aturan yang membatasi pembelian properti oleh WNA, kecuali di area-area terlarang seperti zona militer.

Investor asing yang berniat membeli properti di Jepang diharuskan menyampaikan laporan kepada Kementrian Keuangan Jepang 20 hari sebelum transaksi. Ini diatur dalam undang-undang devisa dan perdagangan luar negeri Jepang.

Jumlah Tenaga Kerja Asing Selama 2014 per Level Jabatan

Jabatan                                    Jumlah             Persentase (%)

Profesional                              35.735             34,61

Manajer                                  16.354             15,84

Teknisi                                     13.923             13,48

Direksi                                     11.077             10,73

Supervisor                               4.349               4,21

Komisaris                                1.250               1,21

Total                                              103.250

 

BELUM MEMADAI

Di lain pihak, Direktur Vida Bekasi Edward Kusma menuturkan pembukaan keran kepemilikan properti oleh asing tidak serta-merta membuat WNA berbondong-bondong membeli hunian ataupun menggairahkan bisnis properti. Pasalnya, infrastruktur di Indonesia masih belum memadai standar pasar mancanegara, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berbeda dengan negeri jiran, seperti Malaysia dan Thailand yang memiliki kematangan infrastruktur di setiap lini sehingga cukup menarik bagi pasar asing. Keberadaan fasilitas yang memadai menjadi dasar agar penghuni di sebuah daerah dapat tinggal dengan nyaman.

Kemudian, potensi konsumen mancanegara hanyalah dari kalangan pekerja sehingga secara jumlah pasar properti untuk WNA terbilang masih sedikit.

Adapun pasar ekspatriat yang potensial bersumber dari negara-negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan. Edward malah pesimistis dengan daya beli pekerja asing di Indonesia yang berasal dari Eropa

“Siapa yang mau membeli di tempat macet, mau cari sekolah susah, kebutuhan susah, gak ada yang beli. Banyak infrastruktur belum terpenuhi. Orang lupa kadang-kadang yang beli itu paling orang ekspatriat yang sudah ada di sini. Di sini yang beli juga dari Asia, seperti Korea dan Jepang,” ujarnya pada Bisnis di Jakarta, Rabu (5/8J.

Menurut Edward, kepemilikan properti asing tidak bisa menggantikan pasar properti yang lesu terkait dengan pajak supermewah baru dengan patokan harga mulai dari Rp5 miliar. Nominal harga serupa belakangan mencuat menjadi usulan terkait batasan harga orang asing boleh membeli properti di Indonesia.

Adapun beleid pajak penghasilan tertuang pada Pasal 22 No. 90/PMK.03/2015 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008 memberlakukan pajak terhadap properti residensial senilai Rp5 miliar ke atas yang sebelumnya RplO miliar. Dengan berlakunya beleid tersebut, total pajak yang dibebankan ke-pada konsumen yang menyasar properti mewah sebesar 40%. Adapun pemerinciannya yaitu pajak penghasilan 5%, pajak penjualan 10%, pajak penjualan atas barang mewah 20%, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan senilai 5%.

Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan untuk memperbolehkan kepemilikan warga asing di sektor properti dengan syarat tetap memperhatikan akses kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjutnya, Kemen-terian Agraria dan Tata Ruang mengkaji opsi untuk membuka kepemilikan properti berupa apartemen dan rumah tapak tanpa batasan harga di kawasan ekonomi khusus bagi warga negara asing.

Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan kementeriannya masih memfinalisasi draf peraturan menteri yang mengatur tentang kepemilikan properti bagi WNA. Draf tersebut akan dikoordinasikan dengan draf terkait yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan ditargetkan rampung sebelum akhir 2015.

Dalam draf tersebut, Ferry mengusulkan untuk membuka kepemilikan asing pada rumah pangsa atau apartemen tanpa batasan harga. Pasalnya, batasan harga yang diwacanakan di atas Rp5 miliar disebut akan mengalami perubahan nilai dalam beberapa tahun ke depan.

Meskipun tidak mengatur batasan harga, WNA yang ingin membeli properti di Indonesia wajib mengantongi izin tinggal dari pemerintah. WNA juga tidak diperbolehkan membeli rumah yang disubsidi oleh pemerintah.

Sejumlah Poin Berkaitan dengan Kepemilikan Properti bagi WNA

  • Properti yang boleh dimiliki hanya apartemen mewah.
  • Harga di atas Rp5 miliar per unit.
  • Unit yang boleh dimiliki mulai dari lantai kedua ke atas.
  • Dalam satu gedung, kepemilikan oleh WNA maksimal 49% dari total unit
  • Status hak atas tanah tetap sebagai hak pakai, bukan hak milik.
  • Rumah tapak dimungkinkan untuk dimiliki di I kawasan ekonomi khusus.

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah

Bisnis Indonesia | Kamis, 06 Agustus 2015 | Hal. 29