Pembelian oleh Asing Gairahkan Industri

Back to Home

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah meyakini mengundang orang asing untuk membeli properti di Indonesia akan menggairahkan industri properti dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah berjanji tetap menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau orang asing punya properti di sini, misalnya orang pensiunan mau tinggal di daerah tropis selama di sana musim dingin, (orang asing) bisa membeli apartemen dan tinggal di sini 3 bulan. Itu menciptakan daya beli dan lapangan kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A Djalil di Jakarta, Kamis (23/7).

Sofyan mengatakan, ada beberapa alasan membuka properti bagi orang asing di Indonesia, seperti akan menggairahkan pasar properti dalam negeri dan berdampak mendorong perekonomian. Selama ini, orang asing sudah membeli rumah tapak, seperti di Bali. Hal itu mendorong pemerintah untuk sekaligus membuat aturan formal agar mereka bisa membeli properti meski bukan berupa rumah tapak.

Sofyan mencontohkan, negara Malaysia telah mengundang orang asing untuk datang dan membeli properti. “Di Australia, dengan membeli properti, (orang asing) diberikan permanent resident,” kata Sofyan.

Oleh karena itu, menurut Sofyan, pemerintah akan membuat peraturan untuk mengakomodasi kepentingan pembeli asing tanpa melanggar peraturan. Peraturan itu akan mencakup persyaratan, ukuran properti, harga, dan besaran pajak. Selain itu, peraturan tentang pembelian properti itu juga akan dikombinasikan dengan kemudahan memperoleh izin tinggal. Selama ini, orang asing diperbolehkan membeli properti untuk hunian vertikal dengan status hak pakai dengan jangka waktu tertentu.

“Haknya akan kita cari sedemikian rupa. Yang penting mereka memenuhi syarat. Intinya, properti adalah bagian dari pasar,” kata Sofyan. Meski demikian, ia berjanji, kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap dipenuhi pemerintah melalui program satu juta rumah.

Percaya diri

Pakar hukum properti Erwin Kallo menilai, dibukanya kepemilikan properti secara luas bagi warga negara asing tidak akan serta-merta mendongkrak investasi atau pembelian properti oleh warga asing. Pasar properti selama ini masih didominasi pasar lokal, yakni hampir 90 persen dari total pasar properti. “Pemerintah jangan terlalu percaya diri investor asing bakal banyak masuk jika kepemilikan properti asing dilonggarkan. Sepanjang kepastian hukum masih lemah, warga asing tak tertarik berinvestasi properti,” katanya

Di sisi lain, kepemilikan apartemen atau kondominium bagi orang asing selama ini telah diatur, yakni berupa hak milik satuan rumah susun pada lahan berstatus hak pakai. Jangka waktu hak pakai lahan itu adalah 25 tahun dan bisa diperpanjang. Status kepemilikan apartemen bagi warga negara Indonesia berupa hak milik pada lahan berstatus hak guna bangunan (HGB). HGB berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang. (NAD/LKT)

Kompas | Jum’at, 24 Juli 2015 | Hal. 20