Kepemilikan Asing Mesti Dikaji

Back to Home

JAKARTA, KOMPAS — Wacana untuk membuka kepemilikan properti bagi orang asing perlu dikaji terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang mengatur tempat tinggal bagi orang asing. Revisi peraturan atau penambahan aturan tentang kepemilikan properti bagi orang asing belum diperlukan.

“Masalah sebenarnya ada di pengawasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang tidak berjalan. Kalau pengembang dan notarisnya menjalankan dengan benar aturan itu, negara pun juga diuntungkan, misalnya mendapatkan pemasukan dari pajak,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo ketika dihubungi, Senin (20/7), dari Jakarta.

Eddy mengatakan, evaluasi dan kajian yang ilmiah diperlukan untuk melihat secara proporsional dasar kepemilikan properti bagi orang asing.

Sejauh ini, alasan yang diajukan terkait kepemilikan properti bagi orang asing adalah untuk mendorong perekonomian, terutama sektor properti di dalam negeri, meningkatkan pemasukan pajak bagi negara, dan menyamakan kebijakan dengan negara lain yang sudah lebih dulu membuka propertinya bagi orang asing.

Menurut Eddy, jika properti dibuka bagi orang asing, tidak serta-merta akan mendorong perekonomian. Sebab, saat ini, hampir semua negara juga mengalami pelambatan ekonomi, termasuk sektor properti di setiap negara. Saat ini, kebanyakan investor masih menunggu dan melihat perkembangan.

Memiliki rumah

Pemerintah negara lain, lanjut Eddy, membuka properti bagi orang asing setelah 90 persen penduduknya memiliki rumah, seperti Singapura. Sisa penduduk yang belum memiliki rumah juga bukan karena tidak mampu membeli rumah. “Di negara kita, 15 juta kepala keluarga atau 60 juta penduduk belum memiliki rumah,” kata Eddy.

Oleh karena itu, menurut Eddy, pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Pemerintah No 41/ 1996 perlu diperkuat.

Di dalam peraturan itu, orang asing juga diakomodasi untuk mendapatkan hunian di Indonesia sejauh memberikan manfaat dan berkedudukan di Indonesia.

“Kalau orang asing memakai nama orang lain, misalnya istrinya atau sopirnya, untuk membeli rumah, maka itu batal demi hukum,” ujar Eddy.

Landasan hukum

Secara terpisah, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin mengatakan, landasan hukum terkait properti bagi orang asing adalah Undang-Undang Agraria No 5/1960 dan Peraturan Pemerintah No 41/1996.

“Yang dipersoalkan, kepemilikan dengan hak pakai itu, kan, dua hal yang berbeda. Kalau hak pakai maksimal 70 tahun, kalau hak milik itu seumur hidup. Justru di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 itu sudah menggambarkan kepemilikan melalui hak pakai karena orang asing bisa memperpanjang pemakaian hunian,” tutur Syarif.

Menurut Syarif, yang diperlukan saat ini bukan membuat aturan baru, melainkan mempermudah perpanjangan perizinan hak pakai bagi orang lain. Mereka bisa memperpanjang pemakaian secara bertahap.

“Sekarang ini yang perlu kita pikirkan adalah menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program satu juta rumah itu kita selesaikan dulu,” kata Syarif.

Di beberapa negara tetangga, promosi kepemilikan properti makin gencar dilakukan. Beberapa warga Indonesia membeli dan memiliki properti itu untuk investasi. (NAD)

Sumber : Harian Cetak Kompas | Selasa, 21 Juli 2015 | Hal. 18