IPW Kritik Properti Asing Tanpa Batasan Harga

Back to Home

Oleh Edo Rusyanto

JAKARTA – Indonesia Property Watch (IPW) menilai penerapan kepemilikan properti asing tanpa batasan harga dan diizinkan di segmen rumah tapak bakal merugikan Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai membahayakan tatanan perumahan rakyat secara nasional.

“Dampaknya akan sangat luas, yakni merugikan penyediaan rumah bagi masyarakat menengah bawah,” Ali Tranghanda, direktur eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), di Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut dia, saat ini beredar kabar bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengkaji opsi untuk membuka kepemilikan properti berupa apartemen tanpa batasan harga. Selain itu, diizinkan membeli rumah tapak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh warga negara asing.

Dia menegaskan, dampak dari penerapan kebijakan itu akan membuat harga tanah di sekitar lokasi KEK menjadi naik tidak terkendali. “Hal itu karena sampai saat ini pemerintah belum mempunyai instrumen pengendali harga tanah seperti bank tanah,” tukasnya.

Ali memprediksi, tidak ada jaminan harga tanah akan dapat dilokalisasi untuk tidak naik. Dengan naiknya harga tanah, tambah dia, maka lupakan pembangunan untuk rumah murah karena dipastikan harga rumah semakin tidak terjangkau.

IPW menilai, tingginya harga tanah dan rumah di KEK akan membuat zona tersebut menjadi eksklusif dan akan membahayakan tatanan sosial masyarakat. Hal itu, ujarnya, dapat dipastikan masyarakat pekerja akan tersingkir dari wilayah tersebut dan mempunyai hunian lebih ke pinggir lagi. “Karenanya Indonesia Property Watch menilai langkah tersebut merupakan sesuatu hal yang aneh dan perlu dipertanyakan,” tuturnya.

Dia mengatakan, sebenarnya dengan kondisi saat ini saja warga negara asing (WNA) sudah ‘gembira’ membeli properti melalui hak pakai meskipun harus diperpanjang. Tanpa adanya revisi perpanjangan hak pakai pun, WNA akan tetap membeli properti di Indonesia dengan hak pakai jika memang dibutuhkan untuk para eksptariatnya. Dengan perekonomian yang tinggi maka arus investasi asing akan masuk dan sejalan dengan permintaan hunian bagi para ekspatriat. “Jadi meskipun tidak ada perpanjangan hak pakai, jika memang menjadi kebutuhan mereka akan membeli dengan hak pakai. Jadi adalah salah kaprah bila ada pihak yang menilai dengan dibukanya keran kepemilikan asing maka ekonomi akan meningkat,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Ali, WNA bisa juga menyewa tanpa membeli dimana para investor adalah orang lokal Indonesia. Menjadi hal yang mengada-ada bila kemudian kepemilikan asing seakan-akan sudah mendesak. Kronisnya lagi jika perpanjangan hak pakai seumur hidup dan bisa diwariskan akan memberikan rasa ketidakasilan di mana pribumi dengan HGB hanya bisa 30 tahun dan diperpanjang, malah WNA bisa seumur hidup,” ketusnya.

Menurut Ali, bila memang pemerintah mau mendorong sektor riil, seharusnya didorong untuk masuknya investasi asing dengan menggandeng mitra lokal. Masuknya investasi asing akan menghasilkan multiplier effect yang berbeda bila dibandingkan dengan sebatas kepemilikan asing yang bersifat retail. Masuknya investasi asing akan menggerakan sektor riil di Tanah Air dengan meningkatnya lapangan kerja. Namun, katanya, berbeda bila hanya dibuka kepemilikan asing maka hal tersebut lebih bersifat mikro dan menguntungkan kelompok tertentu.

“IPW meminta pemerintah untuk tidak mengada-ada dalam membuat kebijakan yang dapat meresahkan dan merusak tatanan perumahan nasional khususnya untuk masyarakat menengah bawah,” katanya.

Tak Bisa Diwariskan

Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (Apersi) menilai, kepemilikan asing akan mendorong harga properti dan tanah melambung tinggi.

Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo mengatakan, bila keran asing dibuka pembangunan rumah murah sulit terwujud. Alasannya, harga rumah terus meninggi. Hal ini juga sekaligus dinilai dapat mengancam program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pembangunan rumah mewah saja bisa membuat harga tanah di sekitarnya naik, apalagi jika asing memiliki dan membeli properti di Indonesia maka harga terus naik secara signifikan dan ini juga berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Eddy, beberapa tahun yang lalu harga lahan di Karawang masih murah. Namun, dengan masuknya perumahan mewah, harga lahan langsung naik signifikan. Padahal, tegasnya, lokasi tersebut seharusnya masih cocok untuk kalangan kelas menengah bawah.

Dia menjelaskan, sebenarnya kepemilikan properti asing ini sudah diatur dalam PP Nomor 41/1996 dimana warga negara asing bisa memiliki properti di Indonesia dengan Hak Pakai selama 25 tahun dan bisa diperpanjang.

“Belakangan ini muncul gagasan warga asing bisa memiliki properti secara Hak Pakai seumur hidup dan dapat diwariskan. Ini kan luar biasa? HGB (hak guna bangunan) yang dimiliki warga Indonesia saja hanya bisa berlaku 30 tahun. Berarti kepemilikan asing lebih hebat dari kepemilikan pribumi,” tukasnya.

Menurut dia, wacana kepemilikan WNA digulirkan sebagai akal-akalan agar Undang- undang Pokok Agraria (UUPA) yang notabene merupakan dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia, bisa diubah.

Eddy juga mempertanyakan kepentingan asing tinggal di Indonesia lebih dari 25 tahun, karena WNA yang bekerja di Indonesia tinggal hanya sekitar lima tahun. “Jika benar WNA perlu tinggal lebih dari 25 tahun di Indonesia, harus ada kajian ilmiah, sehingga kebijakan tersebut wajar untuk diterapkan,” paparnya.

Menurut dia, ada beberapa kelemahan, bila keran asing dibuka. Antara lain, ujarnya, bisa membahayakan kedaulatan negara. Dia mencontohkan, jika asing boleh memiliki properti, mereka akan membangun properti di pulau-pulau kecil terluar Indonesia, kemudian penduduknya akan tinggal di sana.

Investor Daily | Jum’at, 24 Juli 2015 | Hal. 23