DJP Revisi Perdiijen PPh Barang Sangat Mewah

Back to Home

Investor Daily | Rabu, 24 Juni 2015 | Hal. 20

 

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya merevisi batasan harga tunai (cash keras) barang sangat mewah yang dikenakan Pajak Penghasilan (Pph).

DJP sebelumnya mengeluarkan Perdiijen No. 19/2015 yang menetapkan, harga tunai atau cash keras termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sehingga membuat batasan harga tunai menjadi lebih kecil.

Ditjen Pajak Sigit Priadi Pramudito menuturkan, pihaknya telah menyelesaikan perubahan dari perdiijen tersebut. Menurutnya, pada kebijakan yang diterbitkan pertama memang terdapat kesalahan dalam menentukan batasan tersebut.

“Itu salah tulis. Iya itu tidak termasuk (harga tunai tidak termasuk PPN dan PPnBM), yang lainnya sama saja,” ujar Sigit di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

Dalam Perdiijen No 19/2015 disebutkan, properti berupa rumah dan tanahnya, serta apartemen dengan batasan harga jual minimal masing-masing Rp 5 miliar. Pada pasal 2 disebutkan, harga tunai tersebut dikurangi PPN bertarif 10%, dan PPnBM bertarif 20% maka harga properti minimal yang dipungut PPh 22 menjadi sebesar Rp 3,85 miliar.

Untuk itulah, lanjut dia, pemerintah melakukan revisi. DJP hanya merevisi terkait poin harga tunai atas penjualan, tanpa mengubah poin-poin lain yang ditetapkan dalam Perdiijen 19/PJ/2015.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menegaskan, pemerintah hanya akan mengacu pada harga tunai atau cash keras yang tercantum dalam PMK No. 90/2015 yakni sebesar Rp 5 miliar.

Selain sesuai dengan PMK No. 90, beleid tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyatakan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta penjual karena pengeyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Turunkan Penerimaan Pajak

Dirketur Eksekutif Center for Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, adanya revisi perdiijen membuat beleid tersebut selaras dengan PMK dan UU. Meskipun, PER tersebut akan menurunkan penerimaan pajak. “Kita apresiasi revisi ini sebagai sikap /air dari pemerintah. Jadi PER akan selaras dengan PMK dan UU,” kata Prastowo kepada Investor Daily.

Kendati berpengaruh menurunkan penerimaan pajak, na-mun adanya perubahan harga tunai yang dikenakan PPh atas barang sangat istimewa sebesar Rp 5 miliar sudah cukup untuk memperluas tax base.1 Tapi penurunan dari Rp 10 miliar ke Rp 5 miliar sudah cukup memperluas tax base,” ujar Prastowo.

Adapun pemerintah sebelumnya menargetkan peneri¬maan pajak 2015 sebesar Rp 1.294,3 triliun. Terkait dengan realisasi per 31 Mei, DJP menyatakan PPh nonmigas dengan target sebesar Rp 629,8 triliun sudah terealisasi Rp 215,7 triliun, PPN dan PPnBM dengan target Rp 576,4 triliun telah terealisasi Rp 141,6 trilliun. Sedangkan PBB dengan target Rp 26,6 triliun, sudah tercapai Rp 449 miliar, (gye)