BI Pacu Penggunaan Rupiah dalam Transaksi

Back to Home

sosialisasi-penggunaan-rupiah_20150623_180408TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –┬áBank Indonesia (BI) mamacu penggunaan rupiah di tanah air, baik dalam transaksi tunai maupun nontunai. Hal tersebut dirasa penting untuk menjaga inflasi karena dengan begitu ketergantungan transaksi lokal terhadap Dolar Amerika Serikat berkurang.

Assisten Direktur Departemen Pengelolaan Uang Kantor Pusat Bank Indonesia, Agustinus Fajar Setiawan, mengatakan, pelanggar kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur Undang-Undang tentang mata uang, yakni kurungan penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Lebih jauh dia menambahkan, bagi pelanggar kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi nontunai, BI mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis serta denda sebesar 1 persen dari nilai transaksi atau maksimal Rp 1 Milyar. Tak hanya itu, pelanggar aturan transaksi non tunai juga dilarang ikut dalam lalu lintas pembayaran.

“Menggunakan mata uang Rupiah merupakan simbol ketahanan negara, ini penting agar Rupiah bisa menjadi mata uang di negeri sendiri,” kata Agustinus Fajar Setiawan, saat kunjungannya di Kantor Perwakilan Wilayah BI Jateng, Semarang, Selasa (23/6).

Menurutnya, mengubah kebiasaan khususnya perusahaan dari penggunaan mata uang Dolar AS ke Rupiah menjadi tantangan bagi Pemerintah melalui BI. Hal tersebut karena saat ini pengunaan mata uang Dolar AS di Indonesia sudah lazim digunakan.

Pelaku usaha lebih senang menggunakan Dolar AS karena ketergantungan ekonomi lokal terhadap global masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pihaknya ingin agar aturan ini nantinya tidak memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan swasta bahkan BUMN.

Pada dasarnya, tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah dengan demikian inflasi lebih terkendali. Dalam hal ini BI berwenang melakukan pengendalian moneter dan berwenang menetapkan penggunaan alat pembayaran.

“Menjadi tidak fair ketika pengusaha menggunakan Dolar, di sisi lain keberadaan Doloar terbatas. Dengan begitu Rupiah menjadi tertekan atau terdepresiasi akibat banyaknya permintaan valas di dalam negeri,” katanya.

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Kantor Pusat BI, Syafei, mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh dari setiap perbankan, tarnsaksi antar residen dalam valas pada tahun 2014 proporsinya mencapai 52 persen, padahal tahun 2007 baru 19 persen. “Oleh karena itu, kami berharap peran perbankan dalam mengedukasi para nasabah yang masih menggunakan valas,” pungkasnya. (*)

Editor : Rustam Aji

Sumber :

http://jateng.tribunnews.com/2015/06/23/bi-pacu-penggunaan-rupiah-dalam-transaksi