Bappenas: Proyek Infrastruktur 2016 Tak Lagi Tertunda

Back to Home

JAKARTA – Pemerintah memastikan, proyek infrastruktur prioritas bisa dimulai lebih cepat dari biasanya dengan adanya mekanisme prefunding dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Eksekusi proyek-proyek infrastruktur yang lebih cepat selanjutnya bisa mencegah penumpukan belanja pada semester II.

Menteri Perencanaan Pem-bangunan Nasional/Kepala Bappenas Solyan Djalil menyatakan, di tengah penerimaan pajak yang merosot, kemungkinan defisit fiskal tahun ini melebar hingga 2,7% PDB dan ada kemungkinan tahun depan pemerintah juga menerapkan pelebaran defisit.

“Tahun depan ada ide melebarkan defisit tapi masih di exercise bersama berbagai opsi lain. Intinya, tahun depan jangan sampai proyek prioritas terhambat atau tertunda,” kata Sofyan di Jakarta, Jumat (6/11).

la memastikan, menteri keuangan telah memiliki berbagai strategi agar pada akhir tahun tetap tersedia dana dan awal tahun depan sudah bisa dicairkan karena tender dimulai akhir tahun 2015. “Kalaupun ke depan shortfall penerimaan pajak lebih dalam, kami akan kaji lagi kebijakan lain nanti,” tandas mantan menteri koordinator bidang perekonomian itu.

Menurut dia, APBN 2016 telah menganggarkan belanja infrastruktur Rp 313,5 triliun, setara 14,9% dari total belanja Rp 2.095,7 triliun. Jumlah itu naik 7,9% dari belanja infrastruktur tahun ini Rp 290,3 triliun. Kerja kementerian dan lembaga (K/L) diupayakan tidak lagi melesat dengan penyerapan yang lebih banyak dan eksekusi yang bisa dimulai lebih awal.

“Saat ini perpres/inpres percepatan proyek infrastruktur ‘kan sudah ada. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) juga sedang menyempurnakan daftar proyek yang akan masuk blue book dan sebagainya, termasuk juga kalau bupati/gubernur lama memberikan izin akan kami ambil alih,” tambah dia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, selain untuk mempercepat eksekusi proyek-proyek dalam APBN 2016, prefunding juga demi mencegah penumpukan belanja pada semester II utamanya kuartal IV.

“Sebelumnya presiden telah mendorong empat kementerian agar mempercepat eksekusi proyek infrastruktur termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Karena, empat kementerian ini yang proyek infrastrukturnya relatif banyak,” kata dia

Menurut dia, mekanisme front loading yang sudah dikenalkan tahun ini terbukti efektif menangkal kondisi pasar yang lebih volatile pada semester II serta sedikit menyesuaikan penerimaan pajak yang turun. Mekanisme prefunding dipercaya akan lebih baik lagi serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan, terutama pada triwulan pertama.

“Biasanya triwulan-I itu pertumbuhan ekonominya suka drop karena peran pemerintahnya belum kelihatan, juga repot kalau mau eksekusi proyek dan bayar DP (uang muka) karena penerimaan pajak Januari masih terbatas. Bagaimana dengan proyek yang sudah ditandatangani awal bulan atau pertengahan bulan? Untuk itu prefunding dilakukan untuk menghindari mismatch,” kata Bambang. (yos)

Investor Daily | Senin, 9 November 2015 | Hal. 20