Apersi: Properti Asing Tak Bisa Diwariskan

Back to Home

JAKARTA – Rencana pemerintah membuka pintu bagi warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti di Indonesia masih banyak menuai pro dan kontra. Salah satu yang menolak adalah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (Apersi). Asosiasi ini menilai kepemilikan asing akan mendorong harga properti dan tanah melambung tinggi.

Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo mengatakan, bila keran asing dibuka pembangunan rumah murah sulit terwujud. Alasannya, harga rumah terus meninggi. Hal ini juga sekaligus dinilai dapat mengancam program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pembangunan rumah mewah saja bisa membuat harga tanah di sekitarnya naik, apalagi jika asing memiliki dan membeli properti di Indonesia maka harga terus naik secara signifikan dan ini juga ber-dampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Eddy, beberapa tahun yang lalu harga lahan di Karawang masih murah. Namun, dengan masuknya perumahan mewah, harga lahan langsung naik signifikan. Padahal, tegasnya, lokasi tersebut seharusnya masih cocok untuk kalangan kelas menengah bawah.

Dia menjelaskan, sebenarnya kepemilikan properti asing ini sudah diatur dalam PP Nomor 41/1996 dimana warga negara asing bisa memiliki properti di Indonesia dengan Hak Pakai selama 25 tahun dan bisa diperpanjang.

“Belakangan ini muncul gagasan warga asing bisa memiliki properti secara Hak Pakai seumur hidup dan dapat diwariskan. Ini kan luar biasa? HGB (hak guna bangunan) yang dimiliki warga Indonesia saja hanya bisa berlaku 30 tahun. Berarti kepemilikan asing lebih hebat dari kepemilikan pribumi,” tukasnya.

Menurut dia, wacana kepemilikan WNA digulirkan sebagai akal-akalan agar Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang notabene merupakan dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia, bisa diubah.

Eddy juga mempertanyakan kepentingan asing tinggal di Indonesia lebih dari 25 tahun, karena WNA yang bekerja di Indonesia tinggal hanya sekitar lima tahun. “Jika benar WNA perlu tinggal lebih dari 25 tahun di Indonesia, harus ada kajian ilmiah, sehingga kebijakan tersebut wajar untuk diterapkan,” paparnya.

Menurut dia, ada beberapa kelemahan, bila keran asing dibuka. Antara lain, ujarnya, bisa membahayakan kedaulatan negara. Dia mencontohkan, jika asing boleh memiliki properti, mereka akan membangun properti di pulau-pulau kecil terluar Indonesia, kemudian penduduknya akan tinggal di sana. “Dengan dikuasainya pulau-pulau tersebut, maka batas negara kita akan semakin mengecil,” ujar Eddy.

Kalaupun tetap dipaksakan diizinkan, tambahnya, Apersi hanya mendukung statusnya hak pakai dan bukan hak milik dan tidak boleh di wariskan kepada anaknya ataupun pihak lainnnya. (imm)

Investor Daily | Kamis, 23 Juli 2015 | Hal. 23